Jayapura,PERILAKU-JUJUR.COM – Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom mengemukakan pendapatnya terhadap Matias Wenda, salah satu mantan tokoh OPM, Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRPB), Forkorus Yoboisembut dan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Sebby mengatakan, Matias Wenda merupakan tokoh besar, dan pihaknya menghargainya. Hanya saja, Sebby menilai Matias Wenda dan kelompoknya adalah pecundang. Sebab, mereka dianggap membuat organisasi tandingan.
“Tinggalkan TPNPB/OPM, kemudian mereka bikin organisasi yang namanya TRWP. Tentara Revolusi West Papua pada 2019. Inikan ambisi kelompoknya saja. Jadi kami tidak tertarik lagi,” kata Sebby Sambom dalam rekaman suara yang ia kirim kepada Redaksi Metro Merauke, Jumat (07/10/2022) malam.
Menurut Sebby Sambom, apabila melihat latar belakangnya, Matias Wenda sebenarnya adalah tokoh NKRI, bukan tokoh Papua Merdeka. Sebab Matias Wenda salah satu pelaku Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang menentukan integrasi Papua masuk NKRI.
“Ada nama (Matias Wenda) di situ. Yang kasi suara untuk Papua ikut Indonesia. Matias tidak pernah kasi tahu kami, kalau dia ikut Pepera. Dia sembunyikan itu. Secara alami kelompok-kelompok seperti itu akan hancur sendiri. Hilang nama dari perjuangan ini.”
Katanya, meski pihaknya menghargai Matias Wenda sebagai seorang tokoh dan punya nama besar, namun latar belakangnya adalah salah satu pelaku Pepera 1969. Dari 1.025 orang yang ikut Pepera saat itu salah satunya adalah Matias Wenda.
“Kami baru sekarang tahu dia adalah pelaku Pepera. Kelompok Matias Wenda ini akan hilang secara alami. Kami lebih menghargai Goliat Tabuni sebagai panglima tinggi, dia bertahan (konsisten). Kelompok itu (Matias Wenda dkk) kami anggap tidak berguna. Tidak tahu kerja, kami tidak pusing dengan kelompok itu. Kami tidak akan dengar kelompok-kelompok propaganda itu,” ucapnya.
Mengenai Forkorus Yoboisembut kata Sebby Sambom, adalah pihak yang hanya mengklaim diri. Namun tidak punya militer untuk perang. Padahal katanya, ketika orang mendegkarasikan diri, berarti ia memiliki militer yang siap mengambil alih wilayah.
“Yang punya militer itu kami. Komnas TPNPB/OPM. Kami tidak pernah masuk di kelompok-kelompok itu,” ucapnya.
Ia mengatakan, kini ada berbagai pihak yang mengkalim diri sebagai presiden. Di antaranya Benny Wenda, Forkorus Yoboisembut dan beberapa lainnya. Namun pihaknya tidak peduli dengan orang-orang itu.
Sebab kata Sebby, TPNPB/OPM sudah bosan dengan berbagai klaim yang hanya seakan cerita omong kosong, khalayan, atau dongeng.
“Kami tidak mau dengar. Kami tidak kompromi dengan orang-orang itu. Forkorus itu mimpi-mimpi untuk merdeka. Mana dunia mau akui, itu mimpi. Hanya lewat peranglah kita akan berundig dengan Indonesia,” kata Sebby Sambom.
Katanya, TPNPB-OPM sudah tahu, dan punya taktik serta strategi tersendiri, untuk menggiring Indonesia ke meja perundingan. TPNPB-OPM paham, dan punya kemampuan untuk bekerja, melunakkan Indonesia.
Ia menyatakan, TPNPB-OPM yang dulu berbeda dengan sekarang. Komando nasional kini semua anak-anak muda, yang didiknya sekembalinya ia menyelesaikan kuliah di Yogyakarta 1995-1999.
“Setelah saya kembali ke Papua sekitar 2000 saya mendidik pejuang-pejuang di kota, di hutan. Kami sudah pelajari sejarah Indonesia namanya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional kami sekarang TPNPB punya. Saya ajarjan mereka sejarah dan politik,” ujarnya.
Mengenai Lukas Enembe, ia berpendapat Gubernur Papua itu awalnya menolak perpanjangan Otsus dan pemekaran Provinsi Papua. Namun setelah bertemu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sikap Lukas Enembe dianggap berubah dan menerima perpanjangan Otsus serta pemekaran.
“Dia [Lukas Enembe awalnya] bilang menolak, mendukung rakyat. Namun kemudian takut [karena] korupsi [akan] ditangkap.”
Mengenai dugaan gratifikasi Rp 1 miliar yang disangkakan KPK kepada Lukas Enembe kata Sebby Sambom, tidak masuk akal apabila Gubernur Papua tersebut menerima gratifikasi hanya senilai itu.
Sebab, Lukas Enembe adalah seorang gubernur dan punya biaya operasional. Selain itu, sebelum diperiksa Lukas Enembe langsung ditetapkan sebagai tersangka.
Ia berpendapat, tidak ada aturan hukum seperti itu. KPK belum memeriksa Lukas Enembe namun sudah tetapkan tersangka. Apalagi yang mengumumkan penetapan tersangka terhada Gubernur Papua adalah menteri, bukan KPK.
“Itu jelas-jelas intervensi politik. Politisasi, pembunuhan karakter orang Papua. Orang Papua pikir, Lukas betul-betul korupsi, tidaklah. Rp 1 miliar itu kecil. Rekeningnya Rp 60-70 miliar, baru mau korupsi hanya Rp 1 miliar, itu tidak masuk akal,” kata Sebby Sambom.
(Redaksi)