 |
| Juru Bicara (Jubir) Nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat Ones Suhuniap - Doc. Pribadi |
Jayapura, Perilaku-Jujur.com – Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap tanyakan sikap pemerintah Indonesia Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menolak tawaran kemerdekaan dan atau perundingan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dalam rangka pembebasan sandera. Hal itu dinilai tidak menunjukan sikap negarawan dalam rangka penyelesaian masalah di Papua.
“TPNPB selaku penyandera pilot telah mengeluarkan permintaan mereka untuk meminta kemerdekaan Papua untuk membebaskan penyandera, tetapi sikap negara Indonesia menolak tawaran-tawaran dari TPNPB untuk penyelesaian masalah Papua ini menjadi pertanyaan sendiri bagi rakyat papua terhadap pemerintah Indonesia,” tulis Suhuniap dalam rilis yang diterima wakmedia ini pada Senin (20/02/2023).
Suhuniap mengatakan, untuk pembebasan penyanderaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu, pemerintah Indonesia jangan menggunakan jalur perang, karena bisa berdampak buruk bagi rakyat Papua dan pilot itu sendiri.
“Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mendorong negosiasi damai dengan TPNPB demi keselamatan sandera. Karena Perang bukan solusi alternatif, perang dan operasi militer hanya menambah luka dan darah terhadap rakyat sipil di Papua terutama rakyat di Kabupaten Nduga, Papua,” katanya.
Apabila pemerintah Indonesia mengedepankan operasi militer dalam misi pembebasan sandera seorang pilot itu, maka akan menimbulkan konflik yang meluas.
“Kalau negara mengabaikan permintaan TPNPB maka akan terus menambah sederet daftar kejahatan kemanusiaan baik kepada masyarakat Papua dan anggota militer Indonesia TNI/Polri,” katanya.
KNPB meminta agar pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan usulan TPNPB untuk mencari solusi mengakhiri konflik dan demi pembebasan sandera. Selama pemerintah alergi dengan solusi perundingan atau negosiasi damai untuk mencari solusi alternatif seperti usulan referendum, berarti pemerintah punya rencana memusnahkan orang asli papua secara sistematis masif dan terstruktur.
“Karena tuntutan TPNB jelas selama pemerintah Indonesia menolak semua solusi damai yang ditawarkan, maka kami menilai negara berniat jahat di Papua. Kami juga menilai bahwa negara Indonesia tidak mampu menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia papua, negara hanya mengutamakan kepentingan ekonomi oligarki kolonial dan kepentingan imperialisme global,” katanya.
Suhuniap mengatakan, demi keselamatan manusia Papua pemerintah Indonesia diminta untuk tidak menolak dengan dini, tetapi perlu mempertimbangkan negosiasi politik secara damai dan bermartabat karena tuntutan politik tidak akan pernah berhenti.
“Solusi alternatif harus mendorong negosiasi yang difasilitasi pihak netral agar akar konflik di papua bisa diselesaikan secara adil, damai dan bermartabat demi kemanusiaan,” katanya. www/Jubi.co.id